Bank Kalsel Syariah

Bank Kalsel Syariah didirikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tiga belas tahun yang lalu dengan tujuan untuk memenuhi permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah. Dalam rangka miladnya ke-13, Bank Kalsel Syariah mempersiapkan serangkaian kegiatan diantaranya yaitu acara Tasyakuran di Kantor Cabang Syariah Banjarmasin di Jl. S. Parman Banjarmasin yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel, Pemimpin Divisi, Pemimpin Kantor Cabang serta tamu undangan dari nasabah-nasabah prima Bank Kalsel Syariah.

Sebuah kegiatan sosialisasi Perbankan Syariah yang diberi nama “Syariah Banking Network Event – (SBNE)” yang Insya Allah akan diadakan pertengahan September 2017 bekerjasama dengan Q-Mall dan Q-Grand Dafam Syariah. Bank Syariah saat ini sudah semakin dekat dengan masyarakat di Kalimantan Selatan, dengan memiliki Dua Buah Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin dan Kandangan, dua buah Kantor Cabang Pembantu Syariah di Batulicin dan Q-Mall Banjarbaru.

Tujuh buah Kedai syariah di Kayutangi, Gatot Subroto, Martapura, Pelaihari, Barabai, Amuntai dan Paringin. Tiga buah Kantor Kas Syariah di Sabilal Muhtadin, Pasar Kalindo , dan Uniska. Enam buah Payment Point di STIA Bina Banua, STIH Sultan Adam, Ukhuwah, UNISKA Banjarbaru, STAI Rakha Amuntai dan UIN Antasari. Lima belas buah mesin ATM dan empat puluh delapan Layanan Syariah. Yang berada di outlet-outlet Bank Kalsel Konvensional dari Mulai Kantor Cabang hingga Unit yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan.

Agus Syabarrudin selaku Kepala Eksekutif Syariah Bank Kalsel menyampaikan bahwa, “Salah satu upaya untuk merealisasikan peran Bank Syariah dalam melayani kebutuhan layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, maka bertepatan dengan Milad Bank Kalsel yang ke-13 ini.

Bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan lingkungan sosial ekonomi daerahnya” jelasnya. “dalam upaya melaksanakan amanah UU No.21 Tahun 2008 bahwa Unit Usaha Syariah berkewajiban untuk memisahkan diri dari Bank Induknya.

Maka Bank Syariah ini telah mempersiapkan road-map-nya dan sekaligus juga sedang melakukan penjajakan dengan beberapa Unit Usaha Syariah yang berada di Kalimantan Selatan untuk dapat bersinergi” tambah beliau.

Dengan bertambahnya usia, diharapkan peran serta Bank Syariah dalam pembangunan perekonomian daerah turut berkembang secara positif, sehingga hasilnya akan dapat dirasakan bersama seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan.

Bank Kaltim Syariah

Bank Kaltim Syariah – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimtara, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintahan kabupaten/ kota sekalimantan timur dan pemerintanhan/ kota Kalimantan selatan. Bank ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1965 dan telah dilaksanakan oleh Gubernur KDH Tk.

I Kalimantan Timur Bpk. A. Moeis Hasan, dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No.Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.

Peraturan Daerah No. 03/PD/64 sebagai anggaran dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.

Dalam rangka perubahan badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Misi awal dari bank Kaltim syariah ini sebagai atur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah sebagai agen pembangunan daerah dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaa usaha-usaha pembangunan daerah rangka pembangunan nasionla semesta berencana.

Sesuai anggaran dasar, Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, PT BPD Kaltim Kaltara mempunyai tugas : sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah; pemegang dan/atau penyimpanan uang daerah; serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pada saat pertama kali didirikan pada tahun 1965, Modal dasar Bank menurut Peraturan Daerah No. 3/PD/64 tercantum sebesar Rp 100.000.000,-, dimana untuk mendapatkan modal tersebut Bank menjual saham-saham kepada Pemerintah maupun kepada Pihak Swasta.

Pada akhir tahun 1970-an seluruh modal milik Swasta/ perorangan telah dibeli kembali oleh pemerintahan daerah, sehingga saat ini seluruh modal seratus persen adalah milik Pemerintah Daerah dengan Modal Dasar sebesar Rp 10.000.000.000.000,- (sepuluh trilyun rupiah).

Bank Riau Kepri Syariah

Pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) akhirnya menyetujui pengesahan pembentkkan Bank Riau Kepri Syariah dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), berlangsung mulai Jumat sore, 9 Februari hingga Sabtu dini hari, 10 Februari 2018, di Menara Gedung Dang Merdu, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pengesahan Bank Riau Kepri Syariah ini sudah direncanakan oleh Bank Riau Kepri dibawah kepemimpinan Direktur Utama, Irvandi Gustari, sejak 2017 silam, pada RUPS-LB, medio Februari.

para pemegang saham menyetujui dan menetapkan pengesahan spin off Syariah. Selain itu, RUPS-LB juga menyepakati namanya menjadi Bank Riau Kepri Syariah dengan berkantor di Kota Tanjung Pinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Namun, Bank Riau Kepri menjadi penyatu dua provinsi serumpun tersebut. Ini akan terwujud tahun 2018, kantor Pusat Bank Riau Kepri Syariah di Kepulauan Riau, sedangkan Bank Riau Kepri Konvensional di Pekanbaru, Riau daratan,” kata anak Wali Kota Pekanbaru 1981-1986, Ibrahim Arsyad tersebut.

Spin Off Syariah ini sangat beralasan. Pasalnya, selain menyetujui pengesahan Bank Riau Kepri Spin Off Syariah, RUPS dan RUPS-LB 2018 juga mencetak berbagai prestasi di tengah lesu dan melemahnya ekonomi nasional serta regional Sumatera.

Bank ini membukukan laba tahun buku 2017 sejumlah Rp 454.395 miliar dengan menumbuhkan asset dari Rp 21,22 T akhir 2016 menjadi Rp 25,492 T di akhir 2017 atau tumbuh Rp 4,3 T. Secara menyeluruh, tutur Irvandi, kendati ekonomi di Regional Sumatera pada Triwulan III lebih rendah tumbuhnya, 4.34 persen dibandingkan tumbuhnya ekonomi Indonesia 5.06 persen, ditambah lagi pada triwulan tersebut pertumbuhan ekonomi di Riau 2.85 persen dan Kepri 2.41 persen.

“Dengan hasil kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri diperoleh laba Rp 454.395 miliar tahun buku 2017. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Rp 452.9 miliar,” kata doktor ekonomi ini. Laba BRK tumbuh 0.34 persen, itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi perbankan nasional, terutama Buku II dengan pertumbuhan laba minus 14.92 persen di 2017.

kredit BRK selama setahun lalu, tumbuh 3.06 persen dari Rp 15.088 T menjadi Rp 15.546 T. “Prestasi pertumbuhan kredit diraih bank ini jauh lebih baik dibandingkan bank-bank di buku II secara nasional, minus 8.92 persen,” jelasnya. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) diraih bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini akhir 2017 tumbuh 37.11 persen atau senilai dengan Rp 12.049 T akhir 2016 menjadi Rp 16.520 T, pada 2017.

Acara tahunan ini dibuka dan dihadiri Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim dan Gubernur Kepulauan Riau diwakili Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Dr HTS Arif Fadila, serta 19 Bupati dan Wali Kota dari dua provinsi, Riau dan Kepri.

Dari Bank Riau Kepri hadir Komisaris Utama H.R. Mambang Mit, Komisaris A. Rivaie Rachman beserta Taufiqurrahman, Direktur Utama DR. Irvandi Gustari, Direktur Operasional Denny Mulia Akbar dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi.

Bank Nagari

Bank Nagari – Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat resmi berdiri pada tanggal 12Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebutdipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatra Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Baarat ini disahkan melalui surat kepurusan wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No :BUM/9-44/II tentang Izin Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dengan kedudukan di Padang.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui perda No 3 tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan MenteriHukum dan HAM No :W300074HT.0101-TH.2007 tanggal 4 April 2007. Saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat telah berstatus Bank Devisa serta memiliki Unit Usaha Syariah.

Untuk hal itu, dalam dasar undang – undang no13 pada tanggal 16 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan poker Bank pembanguanan daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan daerah Sumatra barat ini diganti dengan peraturant daerah tingkat I. di  propinsi Sumatra Barat No 4 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat.

Dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perbankan yang berprinsip syariah, maka Bank Nagari kembali membuka cabang syariah, yaitu cabang syariah Payakumbuh pada tanggal 12 juni 2008. Nagari Syariah Payakumbuh memiliki 3 Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang, Capem Syariah Batusangkar, dan Capem Syariah Bukittingi. Struktur Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi.

Bank Nagari Capem Syariah Bukittinggi merupakan salah satu Cabang Pembantu Syariah.Bank Nagari yang diresmikan pada tanggal 5 Juli 2010 oleh direktur utama Bank Nagari Suryadi Asmi. Daerah Operasionalnya meliputi daerah administratif kota Bukittinggi dan wilayah Agam.

Secara Dejure walau wilayah operasionalnya meliputi kabupaten Agam tetapi secara defacto hanya dominan meliputi daerah Agam Timur saja karena adanya kedekatan wilayah operasional Agam Barat dengan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung.

Baca juga”:  Bank Permata

Bank Sulsel

Bank Sulsel – Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya peratruran daerah No1 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp. 25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham.

Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk mengubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.