Bank Nagari

Bank Nagari – Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat resmi berdiri pada tanggal 12Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebutdipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatra Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Baarat ini disahkan melalui surat kepurusan wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No :BUM/9-44/II tentang Izin Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dengan kedudukan di Padang.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui perda No 3 tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan MenteriHukum dan HAM No :W300074HT.0101-TH.2007 tanggal 4 April 2007. Saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat telah berstatus Bank Devisa serta memiliki Unit Usaha Syariah.

Untuk hal itu, dalam dasar undang – undang no13 pada tanggal 16 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan poker Bank pembanguanan daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan daerah Sumatra barat ini diganti dengan peraturant daerah tingkat I. di  propinsi Sumatra Barat No 4 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat.

Dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perbankan yang berprinsip syariah, maka Bank Nagari kembali membuka cabang syariah, yaitu cabang syariah Payakumbuh pada tanggal 12 juni 2008. Nagari Syariah Payakumbuh memiliki 3 Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang, Capem Syariah Batusangkar, dan Capem Syariah Bukittingi. Struktur Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi.

Bank Nagari Capem Syariah Bukittinggi merupakan salah satu Cabang Pembantu Syariah.Bank Nagari yang diresmikan pada tanggal 5 Juli 2010 oleh direktur utama Bank Nagari Suryadi Asmi. Daerah Operasionalnya meliputi daerah administratif kota Bukittinggi dan wilayah Agam.

Secara Dejure walau wilayah operasionalnya meliputi kabupaten Agam tetapi secara defacto hanya dominan meliputi daerah Agam Timur saja karena adanya kedekatan wilayah operasional Agam Barat dengan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung.

Baca juga”:  Bank Permata

Bank Mizuho Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mempertahankan posisi sebagai pemilik saham di PT Bank Mizuho Indonesia. Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham pada Bank Mizuho Indonesia akan terdiri atas BNI sebesar 1 persen dan Mizuho Corporate Bank Ltd sebanyak 99 persen.

Penegasan posisi kepemilikan saham pada Bank Mizuho Indonesia itu ditetapkan secara resmi dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara BNI, Mizuho Corporate Bank Ltd, dan PT Bank Mizuho Indonesia di Jakarta, Jumat (15/2/2013). Hadir dalam penandatanganan tersebut Direktur Keuangan BNI yaitu Tjay Soen, serta perwakilan dari Mizuho Corporate Bank Ltd dan PT Bank Mizuho Indonesia.

Pada Semester I 2012, pihak Mizuho Corporate Bank Ltd telah merencanakan penambahan modal senilai USD 200 juta atau setara Rp 2 triliun untuk mempertahankan rasio kecukupan modal (CAR) di atas 14% pada PT Bank Mizuho Indonesia.

Baca juga: Bank Agris

Untuk itu, PT Bank Mizuho telah berunding dengan BNI terkait rencana tersebut. Penambahan modal oleh Mizuho Corporate Bank Ltd tersebut harus diiringi oleh peningkatan modal oleh BNI agar komposisi kepemilikannya tidak berubah, yakni sebesar Rp 20 miliar.

MoU terbaru antar ketiga perusahaan ini disiapkan juga untuk mendorong peningkatan bisnis BNI dan Mizuho Group di masa depan. Perangkat kebijakan yang disiapkan untuk meningkatkan bisnis kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam MoU sebagai Rencana Sinergi Bisnis.

Rencana Sinergi Bisnis ini menyangkut tujuh hal, yaitu kolaborasi likuiditas, bisnis tresuri, kolaborasi bisnis untuk bidang-bidang yang terkait dengan Jepang, akuisisi atau merger lintas batas, sinergi antara anak-anak perusahaan pada kelompok usaha yang sama, menopang pelayanan kepada nasabah BNI, dan peningkatan kerjasama pelatihan.

Dengan adanya Rencana Sinergi Bisnis, MoU pada hari Jumat ini menjadi jauh lebih sempurna dibandingkan dua MoU yang telah dilakukan BNI dengan kedua rekan bisnisnya. Sebelumnya, BNI telah menandatangani MoU kerjasama PT Bank Mizuho pada 14 Oktober 2003, sedangkan MoU kedua pada 10 Desember 2004 antara BNI dengan Mizuho Corporate Bank Ltd.

Sementara itu, MoU ketiga yang dilaksanakan pada 15 Februari 2013 merupakan kesepakatan yang mengikat ketiga pihak sekaligus. Sebelum MoU ketiga ini, posisi modal PT Bank Mizuho mencapai Rp 1,323 triliun. Dimana, komposisi sahamnya terdiri atas Mizuho Corporate Bank Ltd senilai Rp 1,310 triliun dan BNI Rp 13,23 miliar.

PT. Bank Mizuho merupakan bank joint venture antara BNI dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd yang dibentuk pada 13 Oktober 2003. Mizuho Corporate Bank Ltd berdiri pada 1 Januari 1880 di Jepang, hingga saat ini memiliki total asset lebih dari $ 900 miliar dan berada pada world rank 31.

Bank Agris

Bank Agris yang didirikan tanggal 07 Desember 1970 dengan nama PT Finconesia (bergerak dalam bidang institusi keuangan). Kantor pusat Bank Agris berlokasi di Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 – Indonesia. Saat ini, Bank Agris memiliki 1 kantor cabang utama, 9 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas 6 kantor fungsional.

Bank Agris memperoleh izin sebagai bank umum pada tanggal 9 Maret 1993, izin sebagai Bank Umum Devisa Persepsi tanggal 11 September 1993 dan izin Bank Devisa Umum pada tanggal 9 Agustus 2012.

Nama Bank Finconesia resmi berubah namanya menjadi PT Bank Agris berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.146 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam SK Menkumham No. AHU-45703. AH.01.02 tahun 2008, tanggal 29 Juli 2008 (Akta No. 146/2008) yang juga merupakan penyesuaian atas Undang-undang No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”).

Pada tahun 2014, Bank ini telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering / IPO) dan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian Bank Agris telah menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank Agris Tbk.

Pada tanggal 11 Desember 2014, AGRS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AGRS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 900.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp110,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2014.

Visi:

Masih terbukanya peluang bisnis di Indonesia, tentunya hal ini merupakan kesempatan bagi Bank sebagai penyedia dana sebagai mitra bagi kepentingan pelaku bisnis. Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin tumbuh bersama yang belum terlayani dengan baik oleh industri perbankan. Bank dalam hal ini bermaksud memberikan kesempatan kepada para pelaku bisnis untuk mencapai volume usaha dan skala ekonomi. Dengan tumbuhnya Bank dan pelaku bisnis secara bersama maka akan dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan.

Misi :
• Memberikan layanan terbaik dan solusi yang tepat kepada seluruh nasabah.
• Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas dan inovasi produk-produk perbankan yang berkualitas.
• Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kompetensi secara profesional.
• Meningkatkan pendapatan perusahaan melalui pemberian kredit dan penyediaan fasilitas-fasilitas perbankan yang aman dan terpercaya.
• Memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

Sejarah Woori Saudara Di Indonesia

Sejarah PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut Bank Woori Saudara atau Bank) bermula pada tahun 1906 ketika Organisasi Saudagar Passer Baroe yang diprakarsai oleh H. Basoeni, H. Damiri, dan H. Bajoen, bersama tujuh saudagar lainnya, mendirikan organisasi di bidang ekonomi bernama Himpoenan Soedara (“HS”), yang bertujuan untuk menyalurkan usaha jasa keuangan secara simpan-pinjam.

Organisasi ini memperoleh pengesahan sebagai “Vereeniging” atau “Perkumpulan” berdasarkan peraturan pada zaman kolonial Belanda yaitu Keputusan Pemerintah Umum No. 33 tanggal 4 Oktober 1913 yang telah diubah dan disahkan terakhir berdasarkan Keputusan Umum No. 15 tanggal 16 Oktober 1935. Perkumpulan Himpoenan Soedara secara resmi mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249.542/U.M II tanggal 11 November 1955.

Pada tahun 1974, dilakukan perubahan bentuk hukum Perkumpulan Himpoenan Soedara menjadi Perseroan Terbatas dengan nama “PT Bank Tabungan HS 1906”. Perubahan bentuk menjadi badan hukum tersebut dilakukan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 15 Juni 1974 yang dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung.

Pada tahun 1992, terjadi perubahan kepemilikan saham Bank dengan masuknya Ir. Arifin Panigoro beserta PT Medco Intidinamika (dahulu bernama PT Meta Epsi Intidinamika Corporation) (“Medco Group”) sebagai pemegang saham mayoritas Bank. Pada tahun yang sama, nama PT Bank Tabungan HS 1906 berubah menjadi “PT Bank HS 1906” berdasarkan Akta No. 57 tertanggal 18 April 1992, dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris di Bandung.

Pada tahun 2004, PT Bank HS 1906 berubah nama menjadi “PT Bank Himpunan Saudara 1906” berdasarkan Akta No.31 tertanggal 17 Mei 2004, dibuat dihadapan Rita Novita, SH, sebagai pengganti dari Tien Norman Lubis, SH, Notaris di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.C-25272 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 11 Oktober 2004.

Tahun 2006 merupakan babak baru bagi Bank dengan menjadi Perusahaan Terbuka melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat (Initial Public Offering) atas 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, harga penawaran Rp115 per saham dan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan kode “SDRA” pada tanggal 15 Desember 2006. Pada tahun tersebut, Bank memperkenalkan nama panggilan komersialnya yaitu “Bank Saudara” disertai dengan perubahan Logo Perusahaan.

Pada akhir tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia secara resmi melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam Bank dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014. Dengan telah efektifnya penggabungan usaha, nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk berubah menjadi “PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk” berdasarkan Akta No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014.

Dengan telah efektifnya penggabungan usaha (merger), Bank merubah nama komersialnya dari sebelumnya “Bank Saudara” menjadi “Bank Woori Saudara” diikuti dengan perubahan logo perusahaan. Penggabungan usaha tersebut merupakan pelaksanaan komitmen dari Woori Bank Korea sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank untuk mendukung penuh hanya pada 1 (satu) bank di Indonesia.

Baca Juga:  Bank Jateng

Bank Sulsel

Bank Sulsel – Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya peratruran daerah No1 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp. 25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham.

Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk mengubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.