BANK BUKOPIN INDONESIA

Bank Bukopin Indonesia yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970 menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset.

Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer.

Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line.

Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang.

Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.

Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra, Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

 

SUKU BUNGA DAY REPO RATE TURUN

SUKU BUNGA 7 DAY REPO RATE – 22 September lalu, Bank Indonesia umumkan penurunan suku bunga BI 7-Day Repo Rate di angka4.25%. Nilai yang berlaku sebelumnya adalah 5.5%. Skema BI 7-Day Repo Ratemerupakan pembaruan dari suku bunga acuan BI Rate yang telah digunakan sejak Agustus 2016.

BI rate adalah suku bunga dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan kepada bank-bank di Indonesia yang menyimpan dananya di Bank Indonesia dengan jangka waktu selama 12 bulan.

Ibaratnya, bank seperti menabung dan akan mendapatkan hasil setelah 1 tahun menyimpan dana di Bank Indonesia. Dana tersebut hanya bisa ditarik setelah menjalani masa tenor selama 1 tahun tersebut.

Untuk BI 7-Day Repo Rate ini sebenarnya tidak berbeda dengan sistem dari BI rate. Hanya saja masa tenor yang ditawarkan lebih singkat, yaitu selama kelipatan 7 hari.Dengan mengurangi masa tenor, bank jadi lebih fleksibel untuk menarik dana dari SBI.

Selain itu, suku bunganya juga lebih rendah dibandingkan dengan BI rate. Meski begitu, bukan berarti terjadi perubahan bunga fluktuatif setiap minggu. Perubahan besar bunga tersebut tetap akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan tetap melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk menentukan besaran bunganya.

Mekanisme BI 7-Day Repo Rate ini ditujukan untuk lebih cepat mengatur pola tingkat inflasi (jumlah peredaran uang) dalam masyarakat agar tidak terlalu tinggi.Jika tingkat inflasi dalam kategori sehat, makan daya beli masyarakat pun stabil.

Bila menggunakan pola BI rate biasa dengan tenor selama 1 tahun, keseluruhan proses tersebut butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan 7-Day Repo Rate akan lebih cepat.

Caranya dengan meningkatkan suku bunga SBI apabila tengah berupaya mengurangi inflasi. Dengan begitu, bank akan lebih memilih menyimpan dananya melalui SBI ketimbang memberikan pinjaman pada nasabah agar dapat bunga yang lebih besar. Alhasil, tingkat peredaran uang pun berkurang.

Saat inflasi rendah, BI akan mengimbangi kembali dengan menurunkan bunga SBI yang membuat bank lebih mudah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Diharapkan, tingkat pertumbuhan kredit masyarakat pun tetap stabil.

Dengan meningkatnya kredit, dalam jangka panjangdiharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan kemunculan usaha baru. Bank memang menjadi pemain utama dalam perubahan suku bunga BI, tapi bukan berarti Anda sebagai nasabah tidak terkena dampaknya.

Bank Kalsel Syariah

Bank Kalsel Syariah didirikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tiga belas tahun yang lalu dengan tujuan untuk memenuhi permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah. Dalam rangka miladnya ke-13, Bank Kalsel Syariah mempersiapkan serangkaian kegiatan diantaranya yaitu acara Tasyakuran di Kantor Cabang Syariah Banjarmasin di Jl. S. Parman Banjarmasin yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel, Pemimpin Divisi, Pemimpin Kantor Cabang serta tamu undangan dari nasabah-nasabah prima Bank Kalsel Syariah.

Sebuah kegiatan sosialisasi Perbankan Syariah yang diberi nama “Syariah Banking Network Event – (SBNE)” yang Insya Allah akan diadakan pertengahan September 2017 bekerjasama dengan Q-Mall dan Q-Grand Dafam Syariah. Bank Syariah saat ini sudah semakin dekat dengan masyarakat di Kalimantan Selatan, dengan memiliki Dua Buah Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin dan Kandangan, dua buah Kantor Cabang Pembantu Syariah di Batulicin dan Q-Mall Banjarbaru.

Tujuh buah Kedai syariah di Kayutangi, Gatot Subroto, Martapura, Pelaihari, Barabai, Amuntai dan Paringin. Tiga buah Kantor Kas Syariah di Sabilal Muhtadin, Pasar Kalindo , dan Uniska. Enam buah Payment Point di STIA Bina Banua, STIH Sultan Adam, Ukhuwah, UNISKA Banjarbaru, STAI Rakha Amuntai dan UIN Antasari. Lima belas buah mesin ATM dan empat puluh delapan Layanan Syariah. Yang berada di outlet-outlet Bank Kalsel Konvensional dari Mulai Kantor Cabang hingga Unit yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan.

Agus Syabarrudin selaku Kepala Eksekutif Syariah Bank Kalsel menyampaikan bahwa, “Salah satu upaya untuk merealisasikan peran Bank Syariah dalam melayani kebutuhan layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, maka bertepatan dengan Milad Bank Kalsel yang ke-13 ini.

Bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan lingkungan sosial ekonomi daerahnya” jelasnya. “dalam upaya melaksanakan amanah UU No.21 Tahun 2008 bahwa Unit Usaha Syariah berkewajiban untuk memisahkan diri dari Bank Induknya.

Maka Bank Syariah ini telah mempersiapkan road-map-nya dan sekaligus juga sedang melakukan penjajakan dengan beberapa Unit Usaha Syariah yang berada di Kalimantan Selatan untuk dapat bersinergi” tambah beliau.

Dengan bertambahnya usia, diharapkan peran serta Bank Syariah dalam pembangunan perekonomian daerah turut berkembang secara positif, sehingga hasilnya akan dapat dirasakan bersama seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan.

Bank Kaltim Syariah

Bank Kaltim Syariah – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimtara, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintahan kabupaten/ kota sekalimantan timur dan pemerintanhan/ kota Kalimantan selatan. Bank ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1965 dan telah dilaksanakan oleh Gubernur KDH Tk.

I Kalimantan Timur Bpk. A. Moeis Hasan, dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No.Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.

Peraturan Daerah No. 03/PD/64 sebagai anggaran dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.

Dalam rangka perubahan badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Misi awal dari bank Kaltim syariah ini sebagai atur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah sebagai agen pembangunan daerah dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaa usaha-usaha pembangunan daerah rangka pembangunan nasionla semesta berencana.

Sesuai anggaran dasar, Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, PT BPD Kaltim Kaltara mempunyai tugas : sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah; pemegang dan/atau penyimpanan uang daerah; serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pada saat pertama kali didirikan pada tahun 1965, Modal dasar Bank menurut Peraturan Daerah No. 3/PD/64 tercantum sebesar Rp 100.000.000,-, dimana untuk mendapatkan modal tersebut Bank menjual saham-saham kepada Pemerintah maupun kepada Pihak Swasta.

Pada akhir tahun 1970-an seluruh modal milik Swasta/ perorangan telah dibeli kembali oleh pemerintahan daerah, sehingga saat ini seluruh modal seratus persen adalah milik Pemerintah Daerah dengan Modal Dasar sebesar Rp 10.000.000.000.000,- (sepuluh trilyun rupiah).

Bank Riau Kepri Syariah

Pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) akhirnya menyetujui pengesahan pembentkkan Bank Riau Kepri Syariah dalam Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), berlangsung mulai Jumat sore, 9 Februari hingga Sabtu dini hari, 10 Februari 2018, di Menara Gedung Dang Merdu, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pengesahan Bank Riau Kepri Syariah ini sudah direncanakan oleh Bank Riau Kepri dibawah kepemimpinan Direktur Utama, Irvandi Gustari, sejak 2017 silam, pada RUPS-LB, medio Februari.

para pemegang saham menyetujui dan menetapkan pengesahan spin off Syariah. Selain itu, RUPS-LB juga menyepakati namanya menjadi Bank Riau Kepri Syariah dengan berkantor di Kota Tanjung Pinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Namun, Bank Riau Kepri menjadi penyatu dua provinsi serumpun tersebut. Ini akan terwujud tahun 2018, kantor Pusat Bank Riau Kepri Syariah di Kepulauan Riau, sedangkan Bank Riau Kepri Konvensional di Pekanbaru, Riau daratan,” kata anak Wali Kota Pekanbaru 1981-1986, Ibrahim Arsyad tersebut.

Spin Off Syariah ini sangat beralasan. Pasalnya, selain menyetujui pengesahan Bank Riau Kepri Spin Off Syariah, RUPS dan RUPS-LB 2018 juga mencetak berbagai prestasi di tengah lesu dan melemahnya ekonomi nasional serta regional Sumatera.

Bank ini membukukan laba tahun buku 2017 sejumlah Rp 454.395 miliar dengan menumbuhkan asset dari Rp 21,22 T akhir 2016 menjadi Rp 25,492 T di akhir 2017 atau tumbuh Rp 4,3 T. Secara menyeluruh, tutur Irvandi, kendati ekonomi di Regional Sumatera pada Triwulan III lebih rendah tumbuhnya, 4.34 persen dibandingkan tumbuhnya ekonomi Indonesia 5.06 persen, ditambah lagi pada triwulan tersebut pertumbuhan ekonomi di Riau 2.85 persen dan Kepri 2.41 persen.

“Dengan hasil kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri diperoleh laba Rp 454.395 miliar tahun buku 2017. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Rp 452.9 miliar,” kata doktor ekonomi ini. Laba BRK tumbuh 0.34 persen, itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi perbankan nasional, terutama Buku II dengan pertumbuhan laba minus 14.92 persen di 2017.

kredit BRK selama setahun lalu, tumbuh 3.06 persen dari Rp 15.088 T menjadi Rp 15.546 T. “Prestasi pertumbuhan kredit diraih bank ini jauh lebih baik dibandingkan bank-bank di buku II secara nasional, minus 8.92 persen,” jelasnya. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) diraih bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini akhir 2017 tumbuh 37.11 persen atau senilai dengan Rp 12.049 T akhir 2016 menjadi Rp 16.520 T, pada 2017.

Acara tahunan ini dibuka dan dihadiri Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim dan Gubernur Kepulauan Riau diwakili Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Dr HTS Arif Fadila, serta 19 Bupati dan Wali Kota dari dua provinsi, Riau dan Kepri.

Dari Bank Riau Kepri hadir Komisaris Utama H.R. Mambang Mit, Komisaris A. Rivaie Rachman beserta Taufiqurrahman, Direktur Utama DR. Irvandi Gustari, Direktur Operasional Denny Mulia Akbar dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi.