Bank Kaltim Syariah

Bank Kaltim Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT BPD Kaltim Kaltara dengan sebutan Bankaltimtara, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintahan kabupaten/ kota sekalimantan timur dan pemerintanhan/ kota Kalimantan selatan. Bank ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1965 dan telah dilaksanakan oleh Gubernur KDH Tk.

I Kalimantan Timur Bpk. A. Moeis Hasan, dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 3/PD/64 tanggal 19 September 1964 yang mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/ Bank Indonesia No.Kep. 95/PBS/65 tanggal 21 September 1965.

Peraturan Daerah No. 03/PD/64 sebagai anggaran dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.

Dalam rangka perubahan badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Misi awal dari bank Kaltim syariah ini sebagai atur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah sebagai agen pembangunan daerah dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaa usaha-usaha pembangunan daerah rangka pembangunan nasionla semesta berencana.

Sesuai anggaran dasar, Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian & pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, PT BPD Kaltim Kaltara mempunyai tugas : sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah; pemegang dan/atau penyimpanan uang daerah; serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pada saat pertama kali didirikan pada tahun 1965, Modal dasar Bank menurut Peraturan Daerah No. 3/PD/64 tercantum sebesar Rp 100.000.000,-, dimana untuk mendapatkan modal tersebut Bank menjual saham-saham kepada Pemerintah maupun kepada Pihak Swasta.

Pada akhir tahun 1970-an seluruh modal milik Swasta/ perorangan telah dibeli kembali oleh pemerintahan daerah, sehingga saat ini seluruh modal seratus persen adalah milik Pemerintah Daerah dengan Modal Dasar sebesar Rp 10.000.000.000.000,- (sepuluh trilyun rupiah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *